Syarat dan Proses mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Seperti Kartu Tanda Penduduk atau KTP  yang berfungsi sebagai identitas seseorang yang menerangkan bahwa orang tersebut memiliki tempat tinggal atau domisi. begitu juga perusahanaan yang wajib memiliki surat keterangan domisi.

Surat Keterangan Domisili Perusahaan berguna untuk memiliki tempat tetap dalam menjalani roda bisnis yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Domisi Perusahaan (SKDP) yang menerangkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tempat usaha tetap.

Syarat bikin Domisili Perusahaan

Dokumen

SKDP dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan yang telah  ditandatangani oleh Lurah dan pada umumnya diketahui dan ditandatangai pula oleh camat. Sementara untuk perusahaan atau badan usaha yang berlokasi di desa, SKDP dikeluarkan oleh Kepala Desa yang setingkat dengan Kelurahan dan juga ditandatangani oleh Camat.

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai syarat dan proses mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), kalian wajib perhatikan terlebih dahulu dokumen apa saja yang diperlukan.

Dalam mengurus Surat Keterangan Domisili perusahaan ada sejumlah dokumen yang harus disiapkan sebagai persyaratan untuk mengurus pembuatan SKDP.  Pada setiap daerah, dalam mengurus SKDP bisa saja berbeda – beda, jadi kalian wajib menanyakan terlebih dahulu ke pihak kelurahan dokumen apa saya yang diperlukan dalam mengurus surat keterangan domisili perusahaan.

Akan tetapi pada umumnya dokumen yang diperlukan kira-kira tidak banyak berbeda dengan yang akan dijelaskan di bawah ini.

A. Kantor dengan Gedung/Ruko Milik Sendiri:

  1. Surat Permohonan pembuatan SKDP yang ditujukan kepada Kasatlak PTSP Kelurahan dan ditanda tangani Direktur Utama perusahaan. Pada surat ini memuat informasi mengenai detail perusahaan seperti bidang usaha, jumlah karyawan, dsb.
  2. Surat Pernyataan bermaterai tentang Keabsahan Dokumen yang dilampirkan, Surat pernyataan ini ditandatangani oleh Direktur Utama/Penanggung Jawab perusahaan.
  3. Akta Notaris Pendirian dan/atau Perubahan Perusahaan (Asli & Fotokopi).
  4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan (Asli & Fotokopi). Jika Direktur/Penanggung Jawab perusahaan bukan Warga Negara Indonesia, sertakan Paspor/Kitas.
  5. Kartu Keluarga (KK) Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan.
  6. NPWP Pribadi Direktur/ Penanggung Jawab Perusahaan (Fotokopi).
  7. Bukti kepemilikan tanah: Sertifikat Tanah/Akta Jual Beli / Girik (Fotokopi).
  8. Slip pembayaran PBB tahun berjalan (Fotokopi).
  9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan peruntukan bangunan adalah kantor bukan rumah tinggal (asli dan fotokopi). Untuk bangunan yang tidak memiliki IMB (misalnya karena dibangun sebelum 2000, dapat diganti surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik bangunan dengan diketahui RT, RW, dan Lurah setempat, namun kemungkinan ini hanya berlaku di wilayah tertentu saja. Silakan Anda tanyakan lebih lanjut ke pihak Kelurahan setempat.
  10. Tanda terdaftar BPJS ketenagakerjaan untuk Badan Hukum atau Badan Usaha.
  11. Slip setoran retribusi izin gangguan dan Pajak Reklame (fotokopi).
  12. Surat Keterangan Pajak Retribusi Daerah.
  13. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga sekitar khusus untuk lokasi usaha yang berhimpitan dengan bangunan lain atau ada kemungkinan mengganggu tetangga sekitar.
  14. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) (fotokopi).
  15. Surat Kuasa pengurusan bermaterai cukup (jika pengurusan dilakukan oleh pihak lain).

B. Kantor dengan Gedung/Ruko yang Mengontrak/Menyewa:

  1. Surat Permohonan pembuatan SKDP yang ditujukan kepada Kasatlak PTSP Kelurahan dan ditanda tangani Direktur Utama perusahaan. Pada suran ini memuat informasi mengenai perusahaan seperti bidang usaha, jumlah karyawan, dsb.
  2. Surat Pernyataan bermaterai tentang Keabsahan Dokumen yang dilampirkan, ditandatangani oleh Direktur Utama/Penanggung Jawab perusahaan.
  3. Akta Notaris Pendirian dan/atau Perubahan Perusahaan (Asli & Fotokopi).
  4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan (Asli & Fotokopi).
  5. Kartu Keluarga (KK) Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan.
  6. NPWP Pribadi Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan (Fotokopi).
  7. Surat Keterangan dari Pengelola Gedung (jika letak kantor di kompleks perkantoran) dengan melampirkan bukti kepemilikan seperti fotokopi sertifikat, IMB, PBB terakhir dari pemilik gedung.
  8. Surat Perjanjian Sewa-Menyewa bangunan atau gedung (Fotokopi).
  9. Tanda daftar BPJS ketenagakerjaan untuk Badan Hukum atau Badan Usaha.
  10. Slip setoran retribusi izin gangguan dan Pajak Reklame (fotokopi).
  11. Surat Keterangan Pajak Retribusi Daerah.
  12. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga sekitar khusus untuk lokasi perusahaan yang berhimpitan dengan bangunan lain atau ada kemungkinan mengganggu warga sekitar.
  13. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) (fotokopi).
  14. Surat Kuasa pengurusan bermaterai cukup (jika pengurusan dilakukan oleh pihak lain).

Setelah seluruh dokumen persyaratan di atas kalian siapkan, Kalian bisa melanjutkan dengan mengikuti prosedur  pembuatan SKDP.

Prosedur pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan

1. Minta Surat Pengantar Pembuatan SKDP dari RT/RW

Hal yang pertama kalian perlu membawa seluruh berkas ke RT tempat perusahaan kalian berada. ceritakan maksud dan tujuan kedatangan kalian kepada ketua RT, dan mintalah surat pengantar untuk membuat surat keterangan domisili perusahaan. RT akan membuatkan Surat Pengantar Pembuatan SKDP yangselanjutnya akan disahkan juga oleh ketua RW. Pada saat pembuatan surat pengantar ini sebenarnya tidak dipungut biaya alias gratis, akan tetapi  ada kebijakan untuk mengisi kas RT/ RW, baik yang sifatnya sumbangan  sukarela maupun yang telah ditentukan besarnya, tergantung wilayah masing-masing.

2. Datang ke Kantor Kelurahan

Setelah kalian mempersiapkan seluruh berkas dan mendapatkan surat pengantar yang diperoleh dari RT/RW selanjutnya kalian bawa ke Kantor Kelurahan atau Kantor Kepala Desa setingkat Kelurahan. Di sana Anda akan diminta untuk mengisi formulir permohonan domisili perusahaan yang ditujukan kepada Kepala Satuan Pelaksana PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kelurahan setempat dan menyerahkan seluruh kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk persyaratan.

3. Penerbitan SKDP

Setelah kalian mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi semua dokumen yang diperlukan, kalian tinggal menunggu proses penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP). Jangka waktu proses penerbitan SKDP ini tidak tentu, tetapi pada umumnya, penerbitan SKDP memakan waktu sekitar 3-8 hari sejak berkas permohonan lengkap diterima oleh Kelurahan.

4. Biaya Pembuatan SKDP

Biaya pengurusan Surat Keterangan Domisili Perusahaan pada dasarny gratis. namun, seperti pada pengurusan dokumen lainnya, ada kemungkinan kalian akan dikenakan kewajiban / biaya untuk sumbangan yang besarnya berbeda – beda antar wilayah.

Seberapa penting Surat Domisili Perusahaan ?

Pada dasarnya, surat keterangan domisili perusahaan dapat kita asumsikan sebagai pondasi pada sebuah rumah, selain berguna untuk surat keterangan domisili perusahaan, SKDP digunakan sebagai syarat pengurusuan surat – surat periszinian perusahaan lainnya seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.